30 Daerah di 3 Provinsi Kerja Sama Aplikasi Dengan Kota Bandung

Bandung - Pemkot Bandung menjalin kerja sama dengan 30 daerah di Jabar, Banten dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam bentuk implementasi aplikasi smart city dan e-government.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan kerja sama tersebut merupakan langkah kolaborasi untuk percepatan dalam pemerintahan dan pembangunan di tengah persamaan dan keunikan lokalitas setiap daerah.

"Kita cari percepatan problematika yang sama mulai dari birokrasi reformasi, transparansi dan perihal pencegahan korupsi," ujar pria yang akrab disapa Emil saat memberi sambutan dalam acara kerja sama yang digelar di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Rabu (1/11/2017).

Emil mengatakan selama dua tahun ini Pemkot Bandung selalu meminta pendampingan dalam hal pencegahan korupsi. Hasilnya, kata Emil, Kota Bandung sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Begitu juga dalam melakukan reformasi birokrasi. Ia mengklaim Pemkot Bandung berhasil memanfaatkan teknologi. Sehingga bisa mengefisienkan anggaran yang tidak penting dan tidak tepat sasaran mencapai Rp 1 triliun.

"KPK mengarahkan ada tiga aplikasi yang dianggap signifikan dalam hal pencegahan. Pertama adalah aplikasi Sabilulungan yang bisa memantau hibah dan bansos. Sekarang (Sabilulungan) bisa digunakan untuk melihat sampai mana proses (hibah bansos). Masyarakat bisa memonitor juga apakah alamat dan penerimanya jelas atau tidak," beber Emil.

Aplikasi kedua adalah Hayu yang dikhususkan dalam mengurus perizinan secara online. Melalui aplikasi ini pebisnis yang memiliki modal kurang dari Rp 500 juta tidak perlu meminta izin dan cukup melapor.

Sementara aplikasi terakhir adalah E-RK yang merupakan sistem untuk melihat kinerja para pegawai di lingkungan Pemkot Bandung. Melalui aplikasi ini Emil mengklaim tidak perlu lagi repot-repot melakukan pemantauan dan dipastikan hasil yang didapat oleh pegawai akan sesuai dengan apa yang dikerjakannya.

"Kami hilangkan yang namanya honor. Tapi siapa-siapa yang bisa bekerja 6.000 menit dapat tunjangan. Dengan aplikasi ini kita bisa lihat, dan PNS tidak bisa bohong. Singkat cerita kami tahu mana dinas kelebihan beban kerja, PNS malas. Jadi distribusi honor adil, dan kerja lebih efisien," ucapnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif berharap kerja sama yang terjalin saat ini bisa menjadi forum silahturahmi sekaligus bagian kegiatan massal dalam hal pencegahan korupsi.

Laode juga memastikan KPK akan sangat terbuka bagi setiap daerah yang ingin menjalin komunikasi untuk bersama melakukan pencegahan korupsi.

"Kami berharap ini menjadi awal untuk pencegahan bersama. Sekarang baru tiga provinsi, 30 kota/kabupaten. Semoga replikasi tiga aplikasi ini bisa lebih banyak lagi dilakukan oleh daerah lain," ujar Laode.

Dalam acara tersebut Pemkot Bandung memberikan hibah tiga aplikasi yakni Sabilulungan, Hayu dan E-RK pada 30 daerah yang menjalin kerja. Selain itu beberapa dinas dari masing-masing daerah juga melakukan kerja sama lain dengan dinas yang berada di bawah Pemkot Bandung.